Pihak Ketiga untuk Terapkan Kota Cerdas

thumbnail

Pihak Ketiga untuk Terapkan Kota Cerdas

Pihak Ketiga untuk Terapkan Kota Cerdas

Kominfo

Usgsprojects.org – Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mendorong pemerintah daerah untuk mengembangkan kerja sama dengan pihak ketiga dalam penyediaan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dan aplikasi untuk penerapan kota cerdas atau smart city. 

“Infrastruktur tersebut menjadi pondasi smart city. Selanjutnya mengenai aplikasi, studi tiru dengan yang telah ada di daerah lain, lalu sesuaikan dengan kebutuhan daerah,” tuturnya usai menyaksikan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara Pemkot Banda Aceh dengan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), di Banda Aceh, NAD, Selasa (30/7/2019).

Menteri Rudiantara mengharapkan MoU

Menteri Rudiantara mengharapkan MoU tersebut bisa segera ditindaklanjuti dengan Memorandum of Action (MoA). “Ini juga untuk mendukung Banda Aceh yang sudah masuk ke dalam Gerakan Menuju 100 Smart City Indonesia, dan tentu tidak mudah untuk masuk 100 besar,” katanya.

Menteri Kominfo menilai, Kota Banda Aceh layak untuk menerapkan Program Smart City. “Sebelumnya, kami sudah meneliti 514 kabupaten/kota mana yang berpotensi terapkan program smart city. Salah satu syaratnya yakni kemampuan ruang fiskal; APBD dikurangi biaya rutin atau biaya yang bisa dimanfaatkan untuk pembangunan. Terus kotanya sustainable atau tidak. Dan Banda Aceh saya nilai layak dan punya kapasitas untuk menerapkan program smart city,” jelasnya.

Menteri Rudiantara

Secara khusus, Menteri Rudiantara juga mendorong pemanfaatan TIK di segala sektor pembangunan. “Misalnya di sektor kesehatan; sediakan internet di setiap puskesmas sehingga data semua pasien terinput. Jadi saat hendak berobat, masyarakat tidak ditanya lagi soal administrasi tapi langsung ke keluhan pasien. Begitu juga di sekolah-sekolah dan kantor pemerintah. Dengan program smart city, pelayanan kepada masyarakat harus lebih baik,” pesannya.

Berkaitan dengan pemeliharaan infrastruktur dan keindahan kota, Menteri Kominfo meminta setiap Banda Aceh mengaturnya dengan tegas. 

“Saya mendorong Pak Wali untuk menerbitkan Perwal yang mengatur semua kabel utilitas harus di bawah tanah. Dengan begitu, kotanya semakin indah dan aspek pemeliharaan juga lebih mudah,” katanya.

Penandatanganan MoU antara Pemkot Banda Aceh dengan APJII dilakukukan oleh Walikota Banda Aceh Aminullah Usman dengan Ketua APJII Jamalul Izza. Selain itu Walikota Aminullah Usman juga MoU bersama dengan Bupati Aceh Tengah Shabela Abubakar dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya Muslizar. 

Di tempat yang sama, Walikota Banda Aceh juga meneken MoU dengan Ketua Yayasan Penguatan Partisipasi Inisiatif Masyarakat Indonesia (Yappika) yang diwakili oleh Firman Mujadid serta Ketua Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh Askhalani.

Baca Juga  :

Back To Top